You are currently viewing Pengusaha Kena Pajak gagal berproduksi PMK No 31/PMK.03/2014 pencabutan PMK No 81/PMK.03/2010

Pengusaha Kena Pajak gagal berproduksi PMK No 31/PMK.03/2014 pencabutan PMK No 81/PMK.03/2010

Deskripsi

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait insentif pajak yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No 31/PMK.03/2014 tentang “Saat Perhitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Diberikan Pengembalian bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi”. Peraturan ini mencabut peraturan terdahulunya yaitu Pengusaha Kena Pajak gagal berproduksi PMK No 31/PMK.03/2014 pencabutan PMK No 81/PMK.03/2010 dan mulai berlaku 10 Februari 2014.

Definisi

Pajak Masukan (PM)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dibayarkan oleh PKP karena :

  1. Perolehan BKP dan/atau perolehan JKP.
  2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean.
  3. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.
  4. Impor BKP.

Barang Modal

Harga berwujud dengan masa manfaat > 1 tahun yang tujuan semulanya bukan untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran terkait perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut.

Pengkreditan PM atas Barang Modal

  1. PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan BKP/JKP dapat mengkreditkan PM atas perolehan dan/atau impor Barang Modal.
  2. PM atas perolehan BKP/JKP (kecuali PM atas perolehan dan/atau impor Barang Modal) yang dilakukan oleh PKP sebelum berproduksi tidak dapat dikreditkan.
  3. Ketentuan pengkreditan PM atas perolehan/impor Barang Modal bagi PKP yang belum berproduksi tersebut berlaku untuk seluruh kegiatan usaha (industri/ manufaktur, perdagangan, jasa dll).
  4. PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan PM pada setiap masa pajak.

Keadaan Gagal Berproduksi

PM atas barang modal yang telah dikreditkan & telah dilakukan pengembalian harus dibayarkan kembali oleh PKP setelah PKP mengalami keadaan gagal berproduksi terhitung sejak masa Pajak pengkreditan PM dimulai.

Keadaan gagal berproduksi
Suatu keadaan PKP yang kegiatan usaha utamanya sebagai :

Produsen

yang menghasilkan BKP/JKP Yang paling lama 3 tahun sejak pertama kali mengkreditkan PM tidak melakukan penyerahan dan/atau ekspor BKP/JKP yang berasal dari hasil produksinya sendiri.

Selain produsen

tidak menghasilkan BKP/JKP yang paling lama 1 tahun sejak pertama kali mengkreditkan PM tidak melakukan penyerahan dan/atau ekspor BKP/JKP.
output onlinepngtools 12 2

PKP yang mengalami gagal berproduksi wajib membayar kembali PM yang telah dikreditkan dan diberikan pengembalian dan wajib disetorkan paling lambat akhir bulan setelah keadaan gagal berproduksi.

Pengkreditan PM atas Barang Modal pada PKP Produsen

  1. PM atas perolehan dan/atau impor Barang Modal setelah keadaan gagal berproduksi masih dapat dikreditkan & dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya/ dimintakan pengembalian.
  2. PM yang telah dikreditkan namun belum diminta pengembalian setelah batas keadaan gagal berproduksi dapat dikompensasi atau dimintakan pengembalian pada masa pajak berikutnya.
  3. Kompensasi/ pengembalian tersebut hanya dapat diberikan paling lama 2 tahun sejak batas keadaan gagal berproduksi.
  4. PKP wajib membayar kembali PM yang dikreditkan dan pengembalian yang telah diberikan jika setelah 2 tahun sejak batas keadaan gagal berproduksi PKP Produsen masih belum berproduksi.
    • output onlinepngtools 13
  5. Pembayaran kembali tersebut disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah keadaan gagal berproduksi.
    • output onlinepngtools 14

Pembiayaan Kembali PM

  1. Pembayaran kembali PM dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan keterangan
    “Pembayaran kembali Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan Barang Modal yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian”.
  2. Pembayaran kembali dilakukan pada masa dilakukan pembayaran.
  3. PM yang dibayar kembali ini tidak dapat dikreditkan.

Pengecualian Kewajiban Pembayaran Kembali

PKP tidak wajib membayar kembali PM yang telah dikreditkan & dilakukan pengembalian atas perolehan/impor Barang Modal jika kegagalan produksi. disebabkan oleh bencana alam atau sebab lain di luar kekuasaan PKP (keadaan kahar/ force majeure), yaitu :
output onlinepngtools 15

Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP)

  1. PKP yang melakukan pembayaran kembali atas PM diterbitkan STP atas sanksi administrasi berupa bunga.
  2. PKP yang tidak melakukan kewajiban pembayaran kembali PM akan diterbitkan STP yang terdiri dari :
    • PM yang telah dikreditkan dan dilakukan pengembalian.
    • Sanksi administrasi bunga.
  3. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP (bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan).
    • output onlinepngtools 16

 

Ketentuan Lain – lain

  1. Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan terhadap PKP untuk memastikan kebenaran keadaan gagal berproduksi yang dialami PKP sesuai dengan UU Perpajakan.
  2. Dirjen Jenderal Pajak mencabut pengukuhan PKP jika PKP :
    • Produsen tidak melakukan penyerahan dan/atau impor BKP/JKP dari hasil produksinya sendiri setelah 2 tahun sejak batas keadaan gagal berproduksi.
    • Non-produsen tidak melakukan penyerahan/impor BKP/JKP dalam jangka waktu keadaan gagal berproduksi.
  3. Peraturan ini berlaku sejak 10 Februari 2014.

Sikap Ginting

CivilEngineerDWG.com adalah wadah Ilmu pelaksanaan Kerja/ Belajar ID yang menyediakan AutoCAD, Estimasi, Makalah Aktual Tanpa Kedaluwarsa serta Data Lainnya yang masih dalam Standart Operasional Prosedur dalam Dunia Kerja dan Pendidikan.

Tinggalkan Balasan